Impian
masyarakat akan datangnya pendidikan gratis yang telah ditunggu-tunggu
dari sejak zaman kemerdekaan Republik Indonesia telah muncul dengan
seiring datangnya fenomena pendidikan gratis untuk Sekolah Dasar dan
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Fenomena pendidikan gratis ini memang
sangat ditunggu-tunggu, pasalnya Pemerintah mengeluarkan dana BOS (Biaya
Operasional Sekolah) untuk menutupi harga-harga buku yang kian hari
kian melambung, sumbangan ini itu, gaji guru yang tidak cukup dan
biaya-biaya lainnya.
Pro Kontra Pendidikan Gratis
Dilihat dari perkembanganya, fenomena ini tidak lepas dari pro dan
kontra. Bagi yang pro dengan program-program itu mengatakan bahwa itu
adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan penurunan
angka anak putus sekolah, sekolah gratis bagi orangtua bisa mengurangi
beban pikirannya untuk masalah biaya pendidikan dan tidak ada lagi
anak-anak yang tidak boleh ikut ujian hanya karena belum bayar iuran
sekolah. Sedangkan yang kontra berkata pemerintah bagaikan pahlawan
kesiangan, Hal ini dikarenakan telah ada yang lebih dulu melakukan hal
tersebut, yaitu LSM-LSM yang concern pada bidang
pendidikan dan
penanganan masyarakat tak mampu. Adanya kurang rasa harus sekolah,
kesadaran akan pendidikan sangat kurang, anak lebih mementingkan
pekerjaan dari pada harus sekolah yang tidak mengeluarkan apa-apa. Biaya
pendidikan gratis hanya sampai dengan Sekolah Menengah Pertama
sedangkan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas tidak. Sedangkan tamatan Sekolah
Lanjutan Tingkat Ataslah yang merupakan tombak utama dan usia yang
mapan untuk mencari pekerjaan serta penghasil devisa negara.
Sekolah menjadi bermutu karena ditopang oleh peserta didik yang punya
semangat belajar. Mereka mau belajar kalau ada tantangan, salah satunya
tantangan biaya. Generasi muda dipupuk untuk tidak mempunyai mental
serba gratisan. Sebaiknya mental gratisan dikikis habis. Kerja keras,
rendah hati, toleran, mampu beradaptasi, dan takwa, itulah yang harus
ditumbuhkan agar generasi muda ini mampu bersaing di dunia
internasional, mampu ambil bagian dalam percaturan dunia, bukan hanya
menjadi bangsa pengagum, bangsa yang rakus mengonsumsi produk. Paling
susah adalah pemerintah menciptakan kondisi agar setiap orangtua
mendapat penghasilan yang cukup sehingga mampu membiayai pendidikan
anak-anaknya.
Tidak hanya murid saja melainkan guru yang terkena imbas dari pendidikan
gratis ini. Kebanyakan dari guru sekolah gratisan mengalami
keterbatasan mengembangkan diri dan akhirnya akan kesulitan memotivasi
peserta didik sebab harus berpikir soal
”bertahan hidup”. Lebih celaka lagi jika guru berpikiran : pelayanan pada peserta didik sebesar honor saja. Jika demikian situasinya, maka
”jauh panggang dari api” untuk menaikkan mutu pendidikan.
Sekolah, terutama sekolah swasta kecil, akan kesulitan menutup biaya
operasional sekolah, apalagi menyejahterakan gurunya. Pembiayaan seperti
listrik, air, perawatan gedung, komputer, alat tulis kantor, transpor,
uang makan, dan biaya lain harus dibayar. Mencari donor pun semakin
sulit. Sekolah masih bertahan hanya berlandaskan semangat pengabdian
pengelolanya. Tanpa iuran dari peserta didik, bagaimana akan menutup
pembiayaan itu.
Kualitas Pendidikan vs Pendidikan Gratis
Pemberlakuan sekolah gratis bukan berarti penurunan kualitas pendidikan,
penurunan minat belajar para siswa, dan penurunan tingkat kinrerja guru
dalam kegiatan belajar mengajar di dunia pendidikan. Untuk itu bukan
hanya siswa saja yang diringankan dalam hal biaya, namun kini para guru
juga akan merasa lega dengan kebijakan pemerintah tentang kenaikan akan
kesejahteraan guru. Tahun 2009 ini pemerintah telah memutuskan untuk
memenuhi ketentuan UUD 1945 pasal 31 tentang alokasi APBN untuk
pendidikan sebesar 20%. Sehingga akan tersedianya anggaran untuk
menaikkan pendapatan guru, terutama guru pegawai negeri sipil (PNS)
berpangkat rendah yang belum berkeluarga dengan masa kerja 0 tahun,
sekurang-kurangnya berpendapatan Rp. 2 juta.
Dari dana BOS yang diterima sekolah wajib menggunakan dana tersebut
untuk pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru,
sumbangan pembiayaan pendidikan (SPP), pembelian buku teks pelajaran,
biaya ulangan harian dan ujian, serta biaya perawatan operasional
sekolah.
Sedangkan biaya yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memiliki biaya
besar, seperti: study tour (karyawisata), studi banding, pembelian
seragam bagi siswa dan guru untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris
sekolah), serta pembelian bahan atau peralatan yang tidak mendukung
kegiatan sekolah, semuanya tidak ditanggung biaya BOS. Dan pemungutan
biaya tersebut juga akan tergantung dengan kebijakan tiap-tiap sekolah,
serta tentunya pemerintah akan terus mengawasi dan menjamin agar
biaya-biaya tersebut tidak memberatkan para siswa dan orangtua.
Bagaimana jika suatu waktu terjadi hambatan atau ada sekolah yang masih
kekurangan dalam pemenuhan biaya operasionalnya? Pemerintah daerah wajib
untuk memenuhi kekurangannya dari dana APBD yang ada. Agar proses
belajar-mengajar pun tetap terlaksana tanpa kekurangan biaya.
Melihat kondisi diatas, semua itu adalah usaha pemerintah untuk
mensejahterahkan rakyatnya dalam hal ekonomi dan pendidikan, tapi
alangkah baiknya tidak memberlakukan sekolah gratis melainkan sekolah
murah, dan program bea siswa. Mengapa sekolah harus murah. Diantaranya;
sekolah murah adalah harapan semua orang, tidak hanya para murid dan
orangtuanya, namun juga para guru selagi kesejahteraannya mendapatkan
jaminan dari pemerintah. Sekolah murah dalam banyak hal bisa
menyenangkan, tanpa dibebani tanggungan biaya sekolah sang anak yang
mahal, orangtua dapat tenang menyekolahkan anaknya dan urusan pencarian
dana untuk memenuhi kebutuhan keluarga lebih dikosentrasikan kepada
kebutuhan sandang, pangan, papan dan kesehatan. Sang anak pun bisa
tenang melakukan aktivitas pendidikan, sebab tidak lagi merasa menjadi
beban bagi orangtua.
Dan bukankah suasana yang menyenangkan salah satu faktor terpenting
dalam proses belajar-mengajar? Bagaimana peserta didik dapat belajar
dengan baik jika konsentrasinya harus terbagi memikirkan dana sekolahnya
yang belum terlunasi orangtuanya. Ataupun waktu di luar sekolahnya
harus terbagi untuk membantu orangtuanya mencari tambahan penghasilan.
Tidakkah kasus murid-murid yang bunuh diri karena biaya sekolah yang
mencekik belum menjadi peringatan?
Adanya sekolah murah yang dana aktivitas pendidikannya terbanyak atau
sepenuhnya ditanggung pemerintah, bisa menumbuhkan kepercayaan
masyarakat akan peran dan keberadaan pemerintah. Kebijakan-kebijakan
pemerintah akan segera didengar dan dipatuhi masyarakat selagi
masyarakat benar-benar merasa pemerintah berada di pihak mereka dan
berusaha menyejahterahkan masyarakatnya. Sebaliknya, pemerintah pun akan
memiliki bargaining politik yang kuat. Salah satu prasyarat
pemerintahan yang kuat dan berdaulat adalah harus mendapatkan cinta dari
rakyatnya. ***
0 komentar:
Posting Komentar